Kamis, 02 Oktober 2014

Walk - Out, Apa Untungnya Bagi Rakyat?

OPINI | 02 October 2014 | 10:31 Dibaca: 0    Komentar: 0    0
Oleh Efendy Naibaho

Walk-out atau keluar meninggalkan ruang sidang, kini semakin populer. Di masa Revolusi Mental yang sedang digaungkan ini, dua kali opsi walk-out sudah dilakukan. Yang pertama walk-out Demokrat ketika paripurna Pilsung DPRD. yang kedua adalah walk - out PDIP, Nasdem, PKB dan Hanura di paripurna pertama wakil rakyat baru dilantik ketika sidang pemilihan pimpinan DPR.

Banyak pendapat pro-kontra tentang walk - out ini. Mulai dari pencitraan, ingin memberitahu kepada rakyat bahwa mereka tidak ikut bertanggungjawab atau ingin memperlihatkan bahwa mereka yang walk - out, sebagai wakil rakyat, tidak ingin terlibat dalam proses yang dilakukan.

Yang menjadi soal, apakah tidak ikut lagi dalam proses kelanjutannya? Apakah akan tetap walk - out di sidang - sidang berikutnya? Bukankah sudah menyatakan tidak setuju terhadap isi paripurnanya?

Selain itu, yang menjadi tanda tanya besar dan mendasar adalah: walk - out ini apa untungnya bagi rakyat? Saya juga berat menjawabnya dan tidak bisa asal jawab karena orang - orang yang sudah keluar meninggalkan ruang sidang juga punya jawaban - jawaban tertentu dan spesifik. Namun demikian, banyak juga sebenarnya yang tidak terlalu suka dengan sistem walk - out ini.

Terngiang ucapan Sang Nenek yang memimpin sidangnya dengan lantang menyatakan : silakan ……….! Maksudnya, silakan meninggalkan ruang sidang jika ingin keluar. Artinya, siapa yang melarang kalau mau keluar?

Walk - out atau meninggalkan ruang sidang bisa juga diartikan tidak ingin bertanggungjawab terhadap hasil - hasilnya. Lantas, siapa yang bertanggungjawab, apakah mereka yang “walk - in” di ruangan ber-ac tinggi dan sejuk itu saja yang bertanggungjawab? Bisa juga walk - out diartikan sebagai cuci tangan tetapi kembali ke pertanyaan besarnya: apa untungnya bagi rakyat …..?

Kita lihat saja nanti lima tahun ke depan atau setidaknya setahun berjalan ini setelah Jokowi - JK memimpin Indonesia. Apa yang bakal terjadi dan kegaduhan politik apa lagi yang akan diciptakan? Karena walau walk -out, pimpinan DPR-nya tetap akan berjalan dan tetap akan bertugas.

Kecuali bila parlemen jalanan muncul, komunitas-komunitas rakyat tertentu berdemo, situasinya akan menjadi lebih lain lagi. Terlebih jika para wakil rakyat yang walk - out tadi ikut mendorong dari dalam. Lebih ramai lagi, jika fraksi yang “walk - in” mau mengerahkan elemen - elemennya berdemo tandingan. Apa yang akan terjadi? Setidaknya, jalanan akan macet lagi. Yang kena, ya, rakyat.

Padahal, rakyat hanya bisa berharap tiga: rakyat tidak lapar, rakyat tidak bodoh, rakyat tidak sakit. Hidup Rakyat dan Wakil Rakyat, duduk bersama sajalah untuk melaksanakan harapan rakyat ini.

Program Jokowi - JK sudah dinantikan rakyat banyak, programnya hebat - hebat dan agar terlaksana dua program ini saja dulu: Indonesia Pintar dan Indonesia Sehat, sudah hebat. Semuanya ini untuk Indonesia Hebat. Kita mulai dari diri kita masing - masing dulu untuk me-Revolusi Mental kita sendiri.

“Walk-out” sudah dilakukan tapi kita mengharapkan yang sesungguhnya: “All - out” untuk Indonesia. *

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
  •  0
Artikel ini belum ada yang menilai.
KOMENTAR BERDASARKAN : 
Tulis Tanggapan Anda
Efendy Naibaho

 

HEADLINE ARTICLES

Selayang Pandang Tentang Demonstrasi …

Fera Nuraini | | 01 October 2014 | 20:57

“Menjadi Indonesia” dengan Batik …

Hendra Wardhana | | 02 October 2014 | 05:49

Mari Melek Sejarah Perlawakan Kita Sendiri …

Odios Arminto | | 02 October 2014 | 04:32

Seandainya Semalam Ada Taufik Kiemas …

Hendi Setiawan | | 02 October 2014 | 07:27

[DAFTAR ONLINE] Kompasiana Nangkring bersama …

Kompasiana | | 01 October 2014 | 10:36


TRENDING ARTICLES

Liverpool Dipecundangi Basel …

Mike Reyssent | 3 jam lalu

Merananya Fasilitas Bersama …

Agung Han | 3 jam lalu

Ceu Popong Jadi Trending Topic Dunia …

Samandayu | 5 jam lalu

MK Harus Bertanggung Jawab Atas Kericuhan …

Galaxi2014 | 7 jam lalu

Sepedaku Dicolong Maling Bule …

Ardi Dan Bunda Susy | 7 jam lalu


HIGHLIGHT

Batik Bagian I: Bukan Seni Instan …

Akhmad Mukhlis | 7 jam lalu

Mari Sayangi Batik Indonesia …

Dewi Nurbaiti | 7 jam lalu

Judi Dadu dalam Mahabharata Mirip Pilkada …

Gatot Swandito | 7 jam lalu

Romantisme Malaka di Malam Hari …

Imam Uddin Hanief | 7 jam lalu

Nasib PNPM Mandiri di Pemerintahan Jokowi …

Ali Yasin | 7 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana:

 

Sabtu, 10 Mei 2014

Masif, determinasi uang dan kongkalikong manipulasi suara Pileg 2014 - Pemilu 2014 ANTARA News

Masif, determinasi uang dan kongkalikong manipulasi suara Pileg 2014 - Pemilu 2014 ANTARA News

Masif, determinasi uang dan kongkalikong manipulasi suara Pileg 2014

Jakarta (ANTARA News) - Direktur Eksekutif Matriks Indonesia Agus Sudibyo mengatakan determinasi uang dan praktik kongkalikong manipulasi suara pada penyelenggaraan pemilu legislatif (Pileg) 2014 masif karena banyaknya indikasi politik uang yang beredar.

"Kalau dari sisi determinasi uang itu pemilu legislatif tahun ini yang paling brutal dibandingkan pemilu yang sudah dilakukan karena determinasi uang itu menjadi luar biasa," ujar Agus Sudibyo dalam diskusi "Menyikapi Penyelenggaraan (Rekapitulasi dan Penetapan) Pemilu 9 April 2014 di DPD RI, Jakarta, Jumat.

Menurut dia, ongkos Pileg 2014 menjadi mahal karena adanya politik uang yang merajalela sehingga dalam Pemilu kali ini ada hubungan antara penjual dan pembeli.

"Kita menghadapi situasi seperti ini dan kita khawatirkan akan ada transaksi perundang-undangan yang dihasilkan dari Pemilu yang terdapat politik uang," kata dia.

Ia mengutarakan untuk menjadi anggota DPR RI itu para caleg harus mengeluarkan dana minimal senilai Rp3,5 miliar.

"Dana tersebut digunakan untuk biaya operasional kampanye seperti baliho, spanduk, tim sukses, survei maupun iklan di media massa," ujar dia.

Karena itu, lanjutnya, para wakil rakyat yang akan duduk di parlemen tidak terikat dan tidak memperjuangkan aspirasi masyarakat sehingga akan ada jual beli perundang-undangan atau transaksional pasal.

"Jual beli pasal perundang-undangan akan semakin parah, proses perumusan kebijakan dan pelaksanaannya dilandasi oleh logika jual beli," ujar dia.

Bahkan, ia mengatakan, DPR dalam lima tahun ke depan terkait proses kebijakan dan pengelolaan sumber daya publik jangan-jangan akan dilakukan proses jual beli itu tadi. (A063/A029)

Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © 2014