Kamis, 23 Oktober 2014

“Kabinet Tanjung Priok Batal”

MASIH belum ada penjelasan resmi, mengapa pengumuman Kabinet Jokowi yang dijadwalkan  dilakukan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, batal mendadak, tertunda atau ditunda. 

Media sudah memberitakan, malah sudah ada 33 helm yang diduga maksudnya untuk dipakai para menteri - menteri yang terpilih.

Begitu penundaan itu tersiar, infonya senyap dan hilang mendadak dan berbagai spekulasi muncul. Seorang bankir teman saya dengan kesal terpaksa kembali ke rumahnya, tidak jadi menonton MetroTV dan menduga pasti ada pengaruhnya dengan pasar.

KPK dan PPATK memang sudah memberi sinyal terhadap calon menteri yang diteliti komisi ini dan disebut-sebut ada delapan orang yang bermasalah. ICW pun bergerak cepat, selain diskusi dan temu pers di sebuah restoran di Senayan, seruan lanjutannya disampaikan melalui email.

Salah satunya seperti yang disampaikan  Ade Irawan, Koordinator ICW. Mereka minta Jokowi jangan berkompromi dan mencoret calon menteri dan anggota kabinet yang bermasalah karena mendapat kartu kuning dan merah dari KPK dan PPTK atau tidak memiliki prestasi. Jangan pilih juga menteri “daur ulang”.

Mempertahankan segelintir figur bermasalah masuk dalam kabinet akan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah maupun kabinet selama 1 periode. Ibarat pepatah “nila setitik rusak susu sebelanga”. Jangan ubah pesta kemenangan rakyat dengan pesta kecurigaan rakyat hanya karena Jokowi salah memilih figur menterinya.

Kata Ade lagi, Jokowi harus mencopot mereka yang bermasalah dan segera memasukkan figur - figur baru untuk kembali diuji atau seleksi oleh KPK, PPATK, Dirjen Pajak maupun publik. Masih ada waktu dua pekan untuk mendapatkan figur yang terbaik.

Ini memang  harapan kita, harapan rakyat Indonesia dan Jokowi di hari pertamanya melaksanakan Revolusi Mental diuji agar tegas menentukannya dan mencoret nama - nama yang berwarna - warni. Kita minta agar Jokowi memakai hak prerogatifnya.

Kalau dulunya ada yang menolak Dwifungsi ABRI, saatnya memang sekarang ini kita harus menolak “dwifungsi pemodal”, “dwifungsi parpol” dan dwifungsi warna-warni lainnya yang terselubung, sistematis dan  masif.

Ada juga memang teman saya di akun facebooknya, Gonjes Siregar,  yang menuliskan agar kabinet itu diumumkan di Istana Negara saja, tidak di Tanjung Priok yang nyatanya, semalam, “Kabinet Tanjung Priok” itu memang urung diumumkan.

Kalau Jokowi memaksudkan pengumuman kabinet di Tanjung Priok terkait dengan pembangunan kemaritiman, saya lebih setuju jika kabinetnya diumumkan di Monas dan namanya kita tambah menjadi Monumen Nasional Salam Tiga Jari sebagai lambang monumen rakyat yang bersalam tiga jari: Persatuan Indonesia.

Lebih keren dan merakyat. Bukankah rakyat sudah mau dan rela dari seluruh nusantara hadir di monas untuk pesta rakyat Jokowi sudah menjadi presidennya?. Ini harus dicatat bahwa Monas membawa sejarah bagi rakyat. Tidak salah jika disebut juga sebagai Monumen Rakyat.

Teman saya Pahala Simbolon, Ketua DPC PDIP Samosir, Sumatera Utara, sengaja datang ke Monas ber-pesta pada 20 Oktober 2014 itu. Samosir memang meraih suara 90 persen lebih untuk kemenangan Jokowi - JK, tertinggi dari 32 kabupaten kota se-Sumatera Utara.

Kita tunggu, pekan ini Jokowi sudah berlari untuk Indonesia Hebat seperti yang kita lihat bagaimana Jokowi dengan kemeja putih bergulungnya  berlari di pentas Salam Tiga Jari di Monas dan mengacungkan tiga jarinya. Merdeka …. Merdeka dan …… Mardeka….. !!!

Tidak ada komentar: