Oleh Efendy Naibaho
OPINI | 04 October 2014 | 08:49
Wikipedia menyebutkan parlemen adalah sebuah badan legislatif, khususnya di negara-negara sistem pemerintahannya berdasarkan sistem Westminster dari Britania Raya. Nama ini berasal dari bahasaPerancis yaitu parlement.
Badan legislatif yang disebut parlemen dilaksanakan oleh sebuah pemerintah dengan sistem parlementer dimana eksekutif secara konstitusional bertanggungjawab kepada parlemen. Hal ini dapat dibandingkan dengan sistem presidensial dimana legislatif tidak dapat memilih atau memecat kepala pemerintahan dan sebaliknya eksekutif tidak dapat membubarkan parlemen.
Beberapa negara mengembangkan sistem semipresidensial yang menggabungkan seorang Presiden yang kuat dan seorang eksekutif yang bertanggungjawab kepada parlemen.
Parlemen dapat terdiri atas beberapa kamar atau majelis, dan biasanya berbentuk unikameral atau bikameral meskipun terdapat beberapa model yang lebih rumit.
Bagaimana parlemen di Indonesia? Sejak awal kita menganut sistem pemisahan kekuasaan yakni eksekutif, legislatif dan judikatif. Trias Politica ini walau dalam prakteknya pernah diborong habis di masa Orde Baru, tapi dilaksanakan juga untuk tatanan pemerintahannya. Namanya pemisahan kekuasaan tapi orang - orangnya itu ke itu juga, semua dikuasai satu partai.
Setelah Jokowi - JK presiden dan akan memegang tampuk pemerintahan nantinya, dan dikalahkan dengan strategi Koalisi Merah Putih di legislatif, mengacu kepada Trias Poltica idealnya harus direlakan agar ada pemisahan kekuasan. Supaya tidak koor setuju lagi dan wakil rakyatnya agar berkeringat sedikit .
Tapi bagaimana dengan raihan suara terbanyak –walau tidak 51 persen — pada pemilu kemaren? Presiden Jokowi juga dipilih rakyat secara langsung, tidak melalui MPR - DPR?
Parlemen atau bahasa yang diistilahkan teman saya, Drs H Hasrul Azwar, orang kuat di PPP, parlemen adalah parlee, yang artinya berbicara. Karena kerjanya bicara, sebenarnya rakyat tidak usah terkesima kalau wakil rakyat kita itu kerjanya interupsi, tanya sana sini dan hanya nato (dalam arti talk only). Kerjanya memang ngomong, bcrbicara atau membicarakan masalah rakyat, bangsa dan negara.
Kalau dulunya ada ejekan 5 atau 6 d (datang, daftar, duduk, dengar-dengar, diam dan duit), bisa saja tercetus dari mulut rakyat karena sistem pemilunya memakai nomor urut. Malah ada istilah urut kacang atau mendapatkan berapa suara pun sang calonnya, sekecil apapun raihan suaranya, tetap akan dilantik menjadi anggota DPR RI karena di nomor urut satu. Kecuali jika calonnya hanya untuk pengumpul suara.
Kini semuanya sudah berubah, caleg-calegnya tidak menjadi penggembira lagi. Nomor urut berapapun, jika raihan suaranya banyak dan terbesar, akan dilantik di Senayan. Sayangnya, ketika menjadi pimpinan (sementara), yang dihunjuk bukan yang memperoleh suara terbanyak, tapi yang tertua dan termuda. Mengapa tidak yang memperoleh suara terbanyak? Kan dia dipilih rakyat banyak?
Yang pasti, kegaduhan dan riuh rendahnya wakil - wakil rakyat di Senayan sana adalah hasil pilsung yang kini diminta sistemnya tetap pilsung juga untuk pemilu kepala daerah. Biarlah para wakil rakyat yang sudah dilantik itu menikmati fasilitas negara atas nama rakyat dan rakyat sudah menetapkan pilihannya karena mereka yang memilihnya kemaren.
Yang masih mau memberikan waktu, fikiran, tenaga dan dananya (dari kantong sendiri), bergabung-lah di parlemenOnline, tidak menjadi parlemen jalanan lagi. Yang masih mau membentuk lembaga swadaya masyarakat, saya usulkan nama lembaganya adalah Satgas Mafia Anggaran dan Makelar Proyek. Ini harus diawasi bersama komponen rakyat, pers, hakim-jaksa-polisi dan KPK .
Soal biaya, kita bisa bergotong royong. Kalau tiap bulan kita donasikan Rp 100.000,- saja per orang –bayangkan jika elemen atau komunitas parlemenOnline ini berjumlah 1 juta orang, sudah berapa anggaran yang terkumpul?.
Dahlan Iskan cocok menjadi ketua parlemenOnline ini kalau tidak terpilih nantinya sebagai Menteri Jokowi - JK.
Kita ajak Dahlan membentuk korporasi, tapi harus menguntungkan . Bagaimana ide sociopreneur, pengusaha yang menjalankan bisnis dengan membangun dan mengembangkan komunitas agar lebih berdaya guna tapi dikelola secara menguntungkan. Ayo deh, ini ajakan sesungguhnya di era Revolusi Mental sekarang. ***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar