Sabtu, 11 Oktober 2014

FNEWS-ISIS Kelompok Teroris Terkaya dan Paling Berbahaya Sepanjang Sejarah

Sabtu, 04 Oktober 2014

Parlemen Online

Oleh Efendy Naibaho

OPINI | 04 October 2014 | 08:49

Wikipedia menyebutkan parlemen adalah sebuah badan legislatif, khususnya di negara-negara sistem pemerintahannya berdasarkan sistem Westminster dari Britania Raya. Nama ini berasal dari bahasaPerancis yaitu parlement.

Badan legislatif yang disebut parlemen dilaksanakan oleh sebuah pemerintah dengan sistem parlementer dimana eksekutif secara konstitusional bertanggungjawab kepada parlemen. Hal ini dapat dibandingkan dengan sistem presidensial dimana legislatif tidak dapat memilih atau memecat kepala pemerintahan dan sebaliknya eksekutif tidak dapat membubarkan parlemen.

Beberapa negara mengembangkan sistem semipresidensial yang menggabungkan seorang Presiden yang kuat dan seorang eksekutif yang bertanggungjawab kepada parlemen.

Parlemen dapat terdiri atas beberapa kamar atau majelis, dan biasanya berbentuk unikameral atau bikameral meskipun terdapat beberapa model yang lebih rumit.

Bagaimana parlemen di Indonesia? Sejak awal kita menganut sistem pemisahan kekuasaan yakni eksekutif, legislatif dan judikatif. Trias Politica ini walau dalam prakteknya pernah diborong habis di masa Orde Baru, tapi dilaksanakan juga untuk tatanan pemerintahannya. Namanya pemisahan kekuasaan tapi orang - orangnya itu ke itu juga, semua dikuasai satu partai.

Setelah Jokowi - JK presiden dan akan memegang tampuk pemerintahan nantinya, dan dikalahkan dengan strategi Koalisi Merah Putih di legislatif, mengacu kepada Trias Poltica idealnya harus direlakan agar ada pemisahan kekuasan. Supaya tidak koor setuju lagi dan wakil rakyatnya agar berkeringat sedikit .

Tapi bagaimana dengan raihan suara terbanyak –walau tidak 51 persen — pada pemilu kemaren? Presiden Jokowi juga dipilih rakyat secara langsung, tidak melalui MPR - DPR?

Parlemen atau bahasa yang diistilahkan teman saya, Drs H Hasrul Azwar, orang kuat di PPP, parlemen adalah parlee, yang artinya berbicara. Karena kerjanya bicara, sebenarnya rakyat tidak usah terkesima kalau wakil rakyat kita itu kerjanya interupsi, tanya sana sini dan hanya nato (dalam arti talk only). Kerjanya memang ngomong, bcrbicara atau membicarakan masalah rakyat, bangsa dan negara.

Kalau dulunya ada ejekan 5 atau 6 d (datang, daftar, duduk, dengar-dengar, diam dan duit), bisa saja tercetus dari mulut rakyat karena sistem pemilunya memakai nomor urut. Malah ada istilah urut kacang atau mendapatkan berapa suara pun sang calonnya, sekecil apapun raihan suaranya, tetap akan dilantik menjadi anggota DPR RI karena di nomor urut satu. Kecuali jika calonnya hanya untuk pengumpul suara.

Kini semuanya sudah berubah, caleg-calegnya tidak menjadi penggembira lagi. Nomor urut berapapun, jika raihan suaranya banyak dan terbesar, akan dilantik di Senayan. Sayangnya, ketika menjadi pimpinan (sementara), yang dihunjuk bukan yang memperoleh suara terbanyak, tapi yang tertua dan termuda. Mengapa tidak yang memperoleh suara terbanyak? Kan dia dipilih rakyat banyak?

Yang pasti, kegaduhan dan riuh rendahnya wakil - wakil rakyat di Senayan sana adalah hasil pilsung yang kini diminta sistemnya tetap pilsung juga untuk pemilu kepala daerah. Biarlah para wakil rakyat yang sudah dilantik itu menikmati fasilitas negara atas nama rakyat dan rakyat sudah menetapkan pilihannya karena mereka yang memilihnya kemaren.

Yang masih mau memberikan waktu, fikiran, tenaga dan dananya (dari kantong sendiri), bergabung-lah di parlemenOnline, tidak menjadi parlemen jalanan lagi. Yang masih mau membentuk lembaga swadaya masyarakat, saya usulkan nama lembaganya adalah Satgas Mafia Anggaran dan Makelar Proyek. Ini harus diawasi bersama komponen rakyat, pers, hakim-jaksa-polisi dan KPK .

Soal biaya, kita bisa bergotong royong. Kalau tiap bulan kita donasikan Rp 100.000,- saja per orang –bayangkan jika elemen atau komunitas parlemenOnline ini berjumlah 1 juta orang, sudah berapa anggaran yang terkumpul?.

Dahlan Iskan cocok menjadi ketua parlemenOnline ini kalau tidak terpilih nantinya sebagai Menteri Jokowi - JK.

Kita ajak Dahlan membentuk korporasi, tapi harus menguntungkan . Bagaimana ide sociopreneur, pengusaha yang menjalankan bisnis dengan membangun dan mengembangkan komunitas agar lebih berdaya guna tapi dikelola secara menguntungkan. Ayo deh, ini ajakan sesungguhnya di era Revolusi Mental sekarang. ***

Walk-Out, Apa Untungnya Bagi Rakyat?

Efendy Naibaho

02 Oct 2014 | 10:31

Oleh Efendy Naibaho

Walk-out atau keluar meninggalkan ruang sidang, kini semakin populer. Di masa Revolusi Mental yang sedang digaungkan ini, dua kali opsi walk-out sudah dilakukan. Yang pertama walk-out Demokrat ketika paripurna Pilsung DPRD. yang kedua adalah walk - out PDIP, Nasdem, PKB dan Hanura di paripurna pertama wakil rakyat baru dilantik ketika sidang pemilihan pimpinan DPR.

Banyak pendapat pro-kontra tentang walk - out ini. Mulai dari pencitraan, ingin memberitahu kepada rakyat bahwa mereka tidak ikut bertanggungjawab atau ingin memperlihatkan bahwa mereka yang walk - out, sebagai wakil rakyat, tidak ingin terlibat dalam proses yang dilakukan. Yang menjadi soal, apakah tidak ikut lagi dalam proses kelanjutannya? Apakah akan tetap walk - out di sidang - sidang berikutnya? Bukankah sudah menyatakan tidak setuju terhadap isi paripurnanya?

Selain itu, yang menjadi tanda tanya besar dan mendasar adalah: walk - out ini apa untungnya bagi rakyat? Saya juga berat menjawabnya dan tidak bisa asal jawab karena orang - orang yang sudah keluar meninggalkan ruang sidang juga punya jawaban - jawaban tertentu dan spesifik. Namun demikian, banyak juga sebenarnya yang tidak terlalu suka dengan sistem walk - out ini.

Terngiang ucapan Sang Nenek yang memimpin sidangnya dengan lantang menyatakan : silakan ..........! Maksudnya, silakan meninggalkan ruang sidang jika ingin keluar. Artinya, siapa yang melarang kalau mau keluar?

Walk - out atau meninggalkan ruang sidang bisa juga diartikan tidak ingin bertanggungjawab terhadap hasil - hasilnya. Lantas, siapa yang bertanggungjawab, apakah mereka yang "walk - in" di ruangan ber-ac tinggi dan sejuk itu saja yang bertanggungjawab? Bisa juga walk - out diartikan sebagai cuci tangan tetapi kembali ke pertanyaan besarnya: apa untungnya bagi rakyat .....?

Kita lihat saja nanti lima tahun ke depan atau setidaknya setahun berjalan ini setelah Jokowi - JK memimpin Indonesia. Apa yang bakal terjadi dan kegaduhan politik apa lagi yang akan diciptakan? Karena walau walk -out, pimpinan DPR-nya tetap akan berjalan dan tetap akan bertugas.

Kecuali bila parlemen jalanan muncul, komunitas-komunitas rakyat tertentu berdemo, situasinya akan menjadi lebih lain lagi. Terlebih jika para wakil rakyat yang walk - out tadi ikut mendorong dari dalam. Lebih ramai lagi, jika fraksi yang "walk - in" mau mengerahkan elemen - elemennya berdemo tandingan. Apa yang akan terjadi? Setidaknya, jalanan akan macet lagi. Yang kena, ya, rakyat.

Padahal, rakyat hanya bisa berharap tiga: rakyat tidak lapar, rakyat tidak bodoh, rakyat tidak sakit. Hidup Rakyat dan Wakil Rakyat, duduk bersama sajalah untuk melaksanakan harapan rakyat ini.

Program Jokowi - JK sudah dinantikan rakyat banyak, programnya hebat - hebat dan agar terlaksana dua program ini saja dulu: Indonesia Pintar dan Indonesia Sehat, sudah hebat. Semuanya ini untuk Indonesia Hebat. Kita mulai dari diri kita masing - masing dulu untuk me-Revolusi Mental kita sendiri.

"Walk-out" sudah dilakukan tapi kita mengharapkan yang sesungguhnya: "All - out" untuk Indonesia. *

Ada Revolusi Payung, Revolusi Mental, Revolusi Apa Lagi?

Efendy Naibaho

03 Oct 2014 | 08:31

Oleh Efendy Naibaho

SHAKESPEARE memang sudah tegas, sudah menegaskan: apalah arti sebuah nama. Tapi kalau ngga punya nama, bagaimana menafsirkan ucapan filsuf ternama kita ini ya? Yang pasti, sudah ada "Revolusi Payung" di Hong Kong. Ini memang sebuah simbol, rakyatnya demo pakai payung. Payung fungsinya juga bisa menjadi tempat menulis yel - yel yang mau didemo sekaligus untuk melindungi dari panasnya terik matahari atau hujan.

Pernah juga ada simbol baju merah, kotak - kotak dan salam - salam seperti Jokowi - JK: "Salam Dua Jari". Yang selalu terlihat kalau demo kita, dipenuhi baliho panjang maupun pendek dan ikat kepala atau badge di tangan. Di masa reformasi kemaren, mahasiswa dengan jaket almamaternya.

Soal revolusi, Guruh Soekarno Putra, di banyak tempat sebenarnya acap sekali menyebutnya. Tapi bukan revolusi fisik atau revolusi sosial. Guruh, putera Bung Karno ini memaksudkan juga untuk melakukan Revolusi Kebudayaan atau sejenisnya yang mengarah ke Revolusi Mental yang dipasarkan Jokowi. Jokowi memang berhasil membuat tag-line Revolusi Mental dan sempat dituding sebagai revolusi yang macam - macam. Tapi ngga apa-apa, Pak Jokowi kita minta untuk terus melaksanakan gerakan - gerakan revolusi mental ini di banyak lini.

Saya sebenarnya mendukung Jokowi karena revolusi mental-nya itu. Karena kalau kita benar - benar merevolusi mental kita, semuanya akan lancar dan berubah total. Mental kita yang perlu diuji, misalnya, masuk dan keluar kantor benar - benar dilakukan sesuai jam kantor. Jangan menjadi komunitas yang masuk jam 8 kerja kosong pulang jam 2 siang.

Revolusi kecil lainnya, bagaimana kita mau antre di lampu merah, tidak melanggar rambu dan memakai lampu sein jika belok kiri kanan. Banyak hal kecil lainnya, termasuk untuk tidak teriak - teriak jika menerima telefon di hp-nya.

Yang saya banggakan juga, Jokowi tetap dengan Innovanya, yang intinya: sederhana dan tidak korup. Hidup Revolusi Mental. Hidup Rakyat. ***

Jumat, 03 Oktober 2014

FNEWS-Perbaikan Pilsung: Larangan politik Uang, Serangan Fajar dan Bayar Parpol Pengusung

Kamis, 02 Oktober 2014

Walk - Out, Apa Untungnya Bagi Rakyat?

OPINI | 02 October 2014 | 10:31

Dibaca: 0

Komentar: 0

Oleh Efendy Naibaho

Walk-out atau keluar meninggalkan ruang sidang, kini semakin populer. Di masa Revolusi Mental yang sedang digaungkan ini, dua kali opsi walk-out sudah dilakukan. Yang pertama walk-out Demokrat ketika paripurna Pilsung DPRD. yang kedua adalah walk - out PDIP, Nasdem, PKB dan Hanura di paripurna pertama wakil rakyat baru dilantik ketika sidang pemilihan pimpinan DPR.

Banyak pendapat pro-kontra tentang walk - out ini. Mulai dari pencitraan, ingin memberitahu kepada rakyat bahwa mereka tidak ikut bertanggungjawab atau ingin memperlihatkan bahwa mereka yang walk - out, sebagai wakil rakyat, tidak ingin terlibat dalam proses yang dilakukan.

Yang menjadi soal, apakah tidak ikut lagi dalam proses kelanjutannya? Apakah akan tetap walk - out di sidang - sidang berikutnya? Bukankah sudah menyatakan tidak setuju terhadap isi paripurnanya?

Selain itu, yang menjadi tanda tanya besar dan mendasar adalah: walk - out ini apa untungnya bagi rakyat? Saya juga berat menjawabnya dan tidak bisa asal jawab karena orang - orang yang sudah keluar meninggalkan ruang sidang juga punya jawaban - jawaban tertentu dan spesifik. Namun demikian, banyak juga sebenarnya yang tidak terlalu suka dengan sistem walk - out ini.

Terngiang ucapan Sang Nenek yang memimpin sidangnya dengan lantang menyatakan : silakan ……….! Maksudnya, silakan meninggalkan ruang sidang jika ingin keluar. Artinya, siapa yang melarang kalau mau keluar?

Walk - out atau meninggalkan ruang sidang bisa juga diartikan tidak ingin bertanggungjawab terhadap hasil - hasilnya. Lantas, siapa yang bertanggungjawab, apakah mereka yang “walk - in” di ruangan ber-ac tinggi dan sejuk itu saja yang bertanggungjawab? Bisa juga walk - out diartikan sebagai cuci tangan tetapi kembali ke pertanyaan besarnya: apa untungnya bagi rakyat …..?

Kita lihat saja nanti lima tahun ke depan atau setidaknya setahun berjalan ini setelah Jokowi - JK memimpin Indonesia. Apa yang bakal terjadi dan kegaduhan politik apa lagi yang akan diciptakan? Karena walau walk -out, pimpinan DPR-nya tetap akan berjalan dan tetap akan bertugas.

Kecuali bila parlemen jalanan muncul, komunitas-komunitas rakyat tertentu berdemo, situasinya akan menjadi lebih lain lagi. Terlebih jika para wakil rakyat yang walk - out tadi ikut mendorong dari dalam. Lebih ramai lagi, jika fraksi yang “walk - in” mau mengerahkan elemen - elemennya berdemo tandingan. Apa yang akan terjadi? Setidaknya, jalanan akan macet lagi. Yang kena, ya, rakyat.

Padahal, rakyat hanya bisa berharap tiga: rakyat tidak lapar, rakyat tidak bodoh, rakyat tidak sakit. Hidup Rakyat dan Wakil Rakyat, duduk bersama sajalah untuk melaksanakan harapan rakyat ini.

Program Jokowi - JK sudah dinantikan rakyat banyak, programnya hebat - hebat dan agar terlaksana dua program ini saja dulu: Indonesia Pintar dan Indonesia Sehat, sudah hebat. Semuanya ini untuk Indonesia Hebat. Kita mulai dari diri kita masing - masing dulu untuk me-Revolusi Mental kita sendiri.

“Walk-out” sudah dilakukan tapi kita mengharapkan yang sesungguhnya: “All - out” untuk Indonesia. *